Konflik Etika Bisnis

1.    Teori

Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Di dalam Perusahaan baik jenis perusahaan manufactur,jasa,dan dagang pasti pernah mengalami konflik internal,maupun eksternal Mulai dari tingkat individu, kelompok, sampai unit. Dimana sumber – sumber konflik organisasional.konflok bisa terjadi karena ketidaksempurnaan dalam berinteraksi dan komunikasi sebagian bersar merupakan hasil dinamika interaksi individual dan kelompok serta proses – proses psikologis. Maka dari itu kita perlu memahami apakah definisi dari konflik itu sendiri. Konflik adalah segala macam interaksi pertentangan atau antogonistik antara dua atau lebih pihak.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Kemudian seorang pemimpin perusahaan atau sebuah organisasi perlu mengetahui jenis 0 jenis dari konflik tersebut. Dalam hal ini seorang pemimpin dapat menunjuk bagian personalia dalam sebuah perusahaan untuk mengatasi segala macam konflik yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Maka dari itu bagian personalia ini yang akan menjadi jembatan utama dalam segala pertentangan yang terjadi. Jenis – jenis konflik meliputi :

a.       Konflik peranan yang terjadi didalam diri seseorang (person-role conflict)‏.

b.      Konflik antar peranan (inter-role conflict)‏, Konflik yang timbul karena seseorang harus memenuhi harapan beberapa orang (intesender conflict)‏.

c.       Konflik yang timbul karena disampaikannya informasi yang saling bertentangan (intrasender conflict)‏.

Konflik juga dapat dibedakan menurut pihak-pihak yang saling bertentangan. Atas dasar hal ini , ada 5 jenis konflik , yaitu :

A.    Konflik antar individu.(konflik ini terjadi karena adanya pertentangan antar individu).

B.     Konflik antar individu dan kelompok(konflik ini terjadi karena kesalahpahaman yang melibatkan suatu kelompoknya).

C.     Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama.(konflik terjadi karena tingkat persaingan yang di dalamnya berujung pertentangan).

D.    Konflik antar organisasi(konflik terjadi karena tidak adanya kesadaran yang melibatkan banyak pihak).

Ketika bisnis merupakan pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi atau bisnis dan semua pihak yang terkait dengan para kompetitor untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan ilmu ekonomi dan mencapai tujuan atau mendapatkan profit, sehingga kita harus menguasai sudut pandang ekonomi, hukum, dan etika atau moral agar dapat mencapai target yang dimaksud. Moralitas berarti aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, dan karenanya diperbolehkan atau tidak, dari perilaku manusia. Moralitas selalu berkaitan dengan apa yang dilakukan manusia, dan kegiatan ekonomis merupakan suatu bidang perilaku yang sangat penting. Tetapi belum pernah etika bisnis mendapat begitu banyak perhatian seperti sekarang.

Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis , organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang andal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

2.    Kasus/Artikel

SERPONG, TAPOS. Perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dengan karyawannya masih tinggi di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Catatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat dari Januari-April, ada 11 kasus yang ditangani.

Umumnya 11 kasus terjadi karena persoalan pendapatan maupun pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan. Dari 11 kasus tersebut, enam kasus sudah selesai. Pada enam kasus itu, Dinsnosnakertrans menganjurkan agar persoalan itu dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial. “Lima kasus lainnya masih dalam proses penelitian,” kata Kepala Bidang Penempatan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Dinsosnakertrans Kota Tangsel, Suyatman Ahmad, Senin (29/4).

Menurutnya mayoritas pelapor kasus hubungan industrial ini adalah pekerja. Menurutnya hal itu bisa terjadi lantaran pekerja merasa hak-haknya dilucuti perusahaan.“Jarang dalam perselisihan yang melaporkan itu adalah pihak perusahaan. Kebanyakan karyawan,” katanya.

Upaya yang dilakukan Dinsosnakertrans untuk menyelesaikan kasus tersebut? Ia mengaku dalam setiap perselisihan berupaya menengahi kedua belah pihak dengan jalan musyawarah mufakat. “Namun bila tidak bisa didamaikan memang harus dilanjutkan ke pengadilan,” ungkapnya.

Mengenai siapa yang dirugikan dalam perselisihan Suyatman tidak menjelaskan secara rinci. Namun, kata dia, pekerja yang selalu dirugikan lantaran hak-haknya kerap dilucuti.“Kalau melihat prosentasenya yang paling dirugikan karyawan. Jarang pengusaha melaporkan lebih dulu ke Dinsosnakertrans bila ada persoalan,” ujarnya.

Menanggapi tingginya kasus hubungan industrial antara perusahaan dengan buruh ini, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel Abdul Kohar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel jeli melihat setiap perselisihan antara perusahaan dengan karyawan. Ini lantaran ia kerap menerima laporan adanya keberpihakan pemkot ke perusahaan.“Maka itu untuk menghindari adanya sangkaan tersebut, Pemkot harus jeli dalam menyelesaikan perselisihan,” kata wakil rakyat asal Partai Golkar ini.

Ia juga meminta aturan tentang ketenagakerjaan bisa diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebab, Koang -sapaan akrabnya- menilai banyak sanksi yang harusnya segera diberikan, malah diabaikan oleh Pemkot dengan berbagai dalih.“Ada banyak temuan di mana Pemkot enggan menindaklanjuti laporan itu. Ini yang harus segera dibenahi agar masyarakat kecil merasa dilindungi bila ada satu persoalan,” katanya.

Belum lama ini, sebanyak 65 buruh PT Lembanindo Tirta Anugrah (Lembanindo) Kota Tangsel terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ini dikarenakan ketidak sanggupan perusahaan untuk mengaji karyawannya. Hal ini disampaikan salah seorang karyawannya, Rita, saat ditemui dalam rangka mediasi terakhir di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Serpong, Kota Tangsel, beberapa waktu lalu.

Rita menjelaskan, pihak perusahaan tidak mampu lagi mempekerjakan karyawannya, sehingga mereka memutuskan kontrak kerja. “Kita sedang melakukan mediasi terkait dengan permintaan karyawan terhadap upah kerja yang belum dibayar selama lima bulan dan uang pesangon sebanyak 65 karyawan,” ungkap Rita.

Mediasi terakhir yang dilakukan, kata Rita terkait dengan perjanjian pembayaran upah selama lima bulan dan hitung-hitungan mengenai pembayaran PHK karyawannya.“Berdasarkan hitungan karyawan perusahaan harus membayar sebesar Rp 700 Juta untuk gaji selama 5 bulan untuk 65 karyawan, dan uang pesangon sebesar Rp 4,3 Miliar untuk pesangonnya,sehingga total uang yang harus dikeluarkan sebesar Rp 5 Miliar,” ungkapnya.(irm).

3.    Analisis

Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis , organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang andal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Pada kasus diatas jelas sekali bahwa konflik tersebut terjadi karena hubungan industrial yang buruk antara karyawan dengan perusahaan dimana singkatnya adalah masalah gaji dan PHK.

Masalah gaji dan PHK adalah hal yang lumrah ditemui di Indonesia, dterutama kepada buruh atau pekerja kasar. Dimana jika diluar negri ada aturan yang jelas mengenai perburuhan dan dilakukan dengan rapih berbeda di Indonesia dimana buruh diperlakukan dengan kasar dan seenaknya demi memperkecil biaya tenaga kerja untuk mengurangi biaya produksi sehingga bisa meningkatkan laba dan produksi serta penjualan perusahaan.

4.      Referensi

http://bicaratentangapasaja.blogspot.com/2011/12/tulisan-1-contoh-perusahaan-yang.html

http://tangsel-pos.com/konflik-buruh-vs-perusahaan-tinggi/.

Pelanggaran Etika Bisnis

1.    Teori

Etika bisnis merupakan pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi atau bisnis dan semua pihak yang terkait dengan para kompetitor untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan ilmu ekonomi dan mencapai tujuan atau mendapatkan profit, sehingga kita harus menguasai sudut pandang ekonomi, hukum, dan etika atau moral agar dapat mencapai target yang dimaksud. Moralitas berarti aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, dan karenanya diperbolehkan atau tidak, dari perilaku manusia. Moralitas selalu berkaitan dengan apa yang dilakukan manusia, dan kegiatan ekonomis merupakan suatu bidang perilaku yang sangat penting. Tetapi belum pernah etika bisnis mendapat begitu banyak perhatian seperti sekarang.

Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis , organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang andal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

 Perlu diketahui tentang pendekatan diskritif etika dan moral yang meneliti dan membahas secara ilmiah, kritis, rasional atas sikap dan perilaku pembisnis sebagai manusia yang bermoral manusiawi. Pendekatan ini menganalisa fakta-fakta keputusan bisnis dan patokan bermoral serta mampu menggambarkan pengambilan sikap moral dan menyusun kode etik atau kitab UU berdasarkan keyakinan moral. Oleh sebab itu didefenisikan secara kritis istilah etika seperti keadilan, baik, yang utama atau prioritas, tanggung jawab, kerahasiaan perusahaan, kejujuran dan lain-lain, maka bisnis juga mempunyai kode etik dan moral. Dalam berbisnis kita juga harus mengetahui tentang deontologi karena deontologi didasarkan prinsip-prinsip pengelolaan ilmu ekonomi yang berproses pada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebelum pengambilan keputusan bisnis dan didasarkan pada aturan-aturan moral atau etika yang mengatur proses yang berakhir pada keputusan bisnis. Jadi deontologi menilai baik buruknya aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang mendahului keputusan bisnisnya, serta menguji apakah prinsip-prinsip sudah dijalankan serta merupakan kewajiban bagi pelaku atau yang terlibat didalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan bisnis tersebut..

Perilaku tidak etis dalam kegiatan bisnis sering juga terjadi karena peluang-peluang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan dan disalah gunakan dalam penerapannya dan kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar etika bisnis.

2.    Kasus/Artikel

Puluhan karyawan PT Indosiar Visual Mandiri, Kamis 11 maret 2010 kembali berdemonstrasi dengan cara memblokade pintu masuk kantor Indosiar di Jalan Damai nomor 11, Daan Mogot Raya, Jakarta Barat. Bukan cuma itu, demonstran juga membentangkan sejumlah poster dan spanduk yang mewakili perasaan mereka.

Dalam unjuk rasa tersebut, demonstran memprotes manajemen Indosiar yang memecat mereka secara sepihak. Para karyawan yang memblokade Jalan Damai pun mengakibatkan Jalan Daan Mogot Raya macet total. Menurut Ketua Serikat Karyawan Dicky Irawan, pihak manajemen tidak adil dan pilih kasih dalam hal pemecatan.

Karena itu, karyawan yang telantar berdemo menuntut keadilan. Selain itu, demonstran juga menuntut pembayaran upah yang belum dibayarkan perusahaan. Hingga tulisan ini disusun, manajemen Indosiar belum memberikan keterangan terkait kasus ini.

3.      Analisis

Menurut saya dapat dilihat bahwa menurut Albrecht, kecurangan adalah istilah umum, dan mencakup semua cara dimana kecerdasan manusia dipaksakan dilakukan oleh satu individu untuk dapat menciptakan cara untuk mendapatkan suatu manfaat dari orang lain dari representasi yang salah. Nah berdasarkan definisi tersebut maka dengan jelas PT. Indosiar Visual Mandiri Tbk telah melakukan pelanggaran etika bisnis.

Sungguh ironi memang, sebagaimana yang kita tau bahwa Indosiar adalah salah satu stasiun televisi ternama di Indosiar, indosiar adalah salah satu stasiun televisi favorit saya, namun jika begini sungguh ironi, saya pernah liat, bahwa mereka mau merekrut pegawai – pegawai baru untuk menjadi bagian dari karyawan mereka, namun bagaimana mau dipercaya, jika karyawan lama tidak diperhatikan?. Orang kerja harus dibayar, orang kerja butuh duit, untuk cari duit, demi memenuhi kebutuhan hidup dan gaji adalah hak karyawan dan kewajibam perusahaan.

4.      Referensi

http://eka-piaoliang.mhs.narotama.ac.id/2012/10/01/makalah-pelanggaran-etika-bisnis/

http://kemysthery.mhs.narotama.ac.id/tugas-makalah-kasus-pelanggaran-etika-bisnis/

http://twinkiesparty.blogspot.com/2013/11/pelanggaran-etika-bisnis.html

Korupsi dan Hubungannya Dengan Etika Bisnis

1.    Teori

Korupsi adalah tindakan melawan hukum demi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonoman negara dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hubungan etika bisnis dengan korupsi yaitu dimana dalam Korupsi menurut buku kecil yang ditertibkan KPK Mengenali & Memberantas Korupsi sebenarnya tidak beda jauh dengan pencurian dan penggelapan.

2.    Kasus/Artikel

.

Apa itu korupsi,etika bisnis dan hubungannya serta contoh kasusnya.

3.    Analisis

Korupsi memang masih merajalela di Indonesia salah satunya adalah yang menjadikan tersangka Budi Susanto, Dalam kasus Proyek Simulator SIM.,

VIVAnews - Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI), Sukotjo S Bambang, mengungkapkan terdakwa korupsi proyek simulator SIM, Budi Susanto, merampas perusahaan beserta aset-aset miliknya.

Demikian kesaksian Sukotjo dalam sidang di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Selasa 29 Oktober 2013. Sukotjo menyebutkan, pada 19 Juli 2011, terdakwa yang juga Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) merampok perusahaannya setelah ia memberikan sejumlah bantuan untuk memuluskan proyek simulator SIM.

"Aset saya pribadi maupun perusahaan termasuk isi-isinya dan anak-istri saya disandera selama 3 hari. Itu saya bilang dirampok," kata Sukotjo.

Sukotjo menolak sebutan 'pengambilalihan aset' karena dalam prosesnya terdakwa menggunakan kekerasan. Saat itu, kata dia, Budi mengerahkan polisi dari polsek, polres, polda, Mabes Polri, termasuk Provos,  juga preman dari Patriot Pancamarga.

"Kami sedang mengerjakan proyek, saat itu kita tidak punya deadline. Perusahaan saya, aset semua dirampas baik yang berhubungan dengan simulator atau tidak," jelasnya.

Lima Lokasi

Perampasan itu, menurut Sukotjo, dilakukan terdakwa di lima lokasi produksi di Bandung. Berikut mesin-mesin dan kendaraan pribadi miliknya. "Jadi apakah bukan perampokan? Bagaimana saya bisa produksi kalau semua dirampas," tuturnya.

Sukotjo diminta Budi Susanto untuk menjalankan proyek simulator SIM. Bukan hanya mendesain dan membuat prototype driving simulator, Sukotjo juga diperintahkan menyerahkan sejumlah uang kepada Djoko Susilo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Korlantas Polri. Menurut Sukotjo, jumlah uang yang diserahkannya kepada Djoko bernilai hingga Rp13 miliar.

Selain itu, Budi juga memerintahkannya membuat dokumen perusahaan-perusahaan peserta lelang proyek simulator SIM dengan bank garansi bodong. PT CMMA sejak awal sudah dipastikan akan memenangkan tender proyek tersebut

Referensi

1.      http://pelangi-idah.blogspot.com/2013/11/contoh-korupsi.html

2.      http://nasional.news.viva.co.id/news/read/454816-kasus-korupsi-simulator-sim--budi-susanto-dituding-rampok-aset

Tugas Etika Bisnis Mengenai CSR

1.    Teori

Corporate Social Responsibility (CSR) ialah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial di dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para stakeholder berdasarkan prinsip kemitraan dan kesukarelaan (Nuryana, 2005)

Menurut Zadek, Fostator, Rapnas CSR adalah bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bersaing jagka panjang yang berorientasi pada avokasi pendampingan & kebijakan publik.

CSR (Program Corporate Social Reponsibility) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang baru. Undang-undang ini disyahkan dalam sidang paripurna DPR.

Dalam pasal 74 ayat 1 diatur mengenai kewajiban Tanggungjawab sosial dan lingkungan bagi perseroan yang menangani bidang atau berkaitan dengan SDA, ayat 2 mengenai perhitungan biaya dan asas kepatutan serta kewajaran, ayat 3 mengenai sanksi, dan ayat 4 mengenai aturan lanjutan. Ketiga, Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyebutkan bahwa “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”.

Namun UU ini baru mampu menjangkau investor asing dan belum mengatur secara tegas perihal CSR bagi perusahaan nasional. Tentu saja kedua ketentuan undang-undang tersebut diatas membuat fobia sejumlah kalangan terutama pelaku usaha swasta lokal. Apalagi munculnya Pasal 74 UU PT yang terdiri dari 4 ayat itu sempat mengundang polemik. Pro dan kontra terhadap ketentuan tersebut masih tetap berlanjut sampai sekarang. Kalangan pelaku bisnis yang tergabung dalam Kadin dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang sangat keras menentang kehadiran dari pasal tersebut.

 Jika ditarik pada berbagai pengertian di atas maka CSR merupakan komiten perusahaan terhadap kepentingan pada stakeholders dalam arti luas dari sekedar kepentingan perusahaan belaka. Dengan kata lain, meskipun secara moral adalah baik bahwa perusahaan maupun penanam modal  mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan ataupun penanam modal dibenarkan mencapai keuntungan dengan mengorbankan kepentingan-kepentngan pihak lain yang terkait.

2.      Kasus/Artikel

Dengan demikian maka masalahnya adalah apa itu Corporate Social Responsiblity, manfaat bagi masyarakat dan keuntungan bagi perushaan dan contoh dari perusahaan yang menerapkan CSR secara detail.

3.    Analisis

Corporate Social Responsiblity adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik-beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.

Menurut Irham Fahmi (2013:83) yang mengutip pendapat Suhandari M.P, manfaat CSR bagi perusahaan adalah:

1.      Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.

2.      Memperbaiki hubungan dengan stakehholders.

3.      Memperbaiki hubungan dengan regulator.

4.      Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.

5.      Peluang mendapatkan penghargaan.

CSR akan lebih berdampak positif bagi masyarakat; ini akan sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain, terutama pemerintah. Studi Bank Dunia (Howard Fox, 2002) menunjukkan, peran pemerintah yang terkait dengan CSR meliputi pengembangan kebijakan yang menyehatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik bagi pelaku CSR, menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi. Untuk Indonesia, bisa dibayangkan, pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial. Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR (Corporate Social Responsibilty). Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan masukan pihak yang kompeten. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi atau pengancaman satu pihak terhadap yang lain.

Contoh perusahaan yg telah menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR), PT Bukit Asam Tbk.

Pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terintegrasi dalam “Pedoman CSR PTBA” yang mencakup enam kegiatan, yaitu bidang : (1) ekonomi, (2) lingkungan, (3) hak azasi manusia, (4) praktik ketenagakerjaan, dan (5) kelaikan kerja, tanggung jawab produk, dan (6) kemasyarakatan.

Keenam focus kegiatan tersebut mengacu kepada kaidah internasional mengenai keberhasilan implementasi CSR yang ditetapkan oleh Global Reporting Initiatives (GRI), dan dilandasi oleh etika/norma bisnis yang berlaku. Meliputi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal, peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup, jaminan pelaksanaan non diskriminasi dan penghargaan hak azasi manusia, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja serta upaya peningkatan kesejahteraan para karyawan, jaminan keamanan penggunaan produk dan kepuasaan pelanggan, menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat.

Perseroan telah melaksanakan kegiatan dibidang sosial, ekonomi dan lingkungan agar hasil kegiatan operasional dari sisi kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan seimbang. Hal tersebut juga sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terhadap masyarakat sekitar perusahaan agar meningkatkan taraf hidup masyarakat maupun pelestarian lingkungan.

Melalui program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) serta bina wilayah, Perseroan mengadakan kegiatan yang bertujuan memberdayakan potensi sosial ekonomi dan penciptaan kualitas hidup yang lebih baik untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Pelaksanaan PKBL dan program bina wilayah tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Undang-Undang.

PENINGKATAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Tujuan Program Kemitraan PTBA adalah peningkatan kemampuan usaha kecil dan koperasi di sekitar wilayah operasi Perseroan agar tangguh dan mandiri dengan pemanfaatan dana dari sebagian laba perseroan. Kegiatan Bina Lingkungan sendiri bertujuan untuk pemberdayaan program sosial kemasyarakatan.

Perseroan bertekad meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan Program Kemitraan maupun Bina Lingkungan. Untuk Program Kemitraan, Perseroan menargetkan peningkatan kemandirian mitra binaan dan membantu perluasan penjualan produk mitra binaan di wilayah operasional Perseroan. Kerja sama penyaluran dana PK maupun BL dengan beberapa pihak yang kompeten dilakukan untuk peningkatan kualitas mitra binaan.

Pada tahun 2011 Perseroan semakin aktif mengajak dan melibatkan peran-serta masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di lingkar tambang, sehingga pembangunannya tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Perseroan juga menjadikan pelaksanaan kegiatan Bina Lingkungan bidang pendidikan menjadi prioritas. Melalui program PKBL dan Bina Wilayah, Perseroan meyakini tumbuhnya kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar menjadi lebih berdaya dan lebih mandiri.

Penyaluran total dana PKBL tahun 2011 yang dialirkan oleh Perseroan naik 55,4% dari tahun 2010, dari sebesar Rp 93,42 miliar menjadi Rp 145,20 miliar.

PROGRAM KEMITRAAN

Perseroan terus meningkatkan kemandirian mitra binaan sekaligus membantu memperluas penjualan produk mitra binaan. Penyaluran Dana Kemitraan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kondisi yang dimiliki oleh calon mitra binaan.

Jenis komoditas calon mitra binaan yang diprioritaskan untuk  mendapatkan bantuan pembinaan meliputi komoditas yang menjadi andalan daerah, komoditas tradisional yang potensial untuk dikembangkan, komoditas yang berpeluang ekspor, komoditas yang menyerap tenaga kerja.

Pada tahun 2011, Perseroan telah merealisasikan dana Program Kemitraan sebesar Rp 98,95 miliar. Dana yang disalurkan tersebut meliputi dana pinjaman lunak kepada Usaha Kecil Menengah sebesar Rp 11,62 miliar, kerjasama dengan BUMN Penyalur sebanyak 6 (enam) perusahaan sebesar Rp 84,81 miliar, dan dana pembinaan sebesar Rp 2,51 miliar. Penyaluran dana Program Kemitraan yang direalisasikan pada tahun 2011 meningkat 45,9% dari realisasi tahun 2010 sebesar Rp 67,63 miliar.

Efektivitas penyaluran dana Program Kemitraan tahun 2011 sebesar 85%, sedangkan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman mencapai 79%. Dana pinjaman lunak tersebut disalurkan kepada 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) mitra binaan/Usaha kecil dan koperasi yang tersebar di 5 (lima) wilayah. Perseroan juga akan meningkatan upaya sinergi dan profesionalitas dalam kegiatan penyaluran dan berupaya meningkatkan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman dana Program Kemitraan.

PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Program Bina Lingkungan PTBA dielaborasi dalam enam fokus kegiatan, yaitu Program Pendidikan, Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum, Program Perbaikan Sarana Ibadah, Program Peningkatan Kesehatan, Program Pelestarian Alam dan Program Bantuan Bencana. Tujuan dari program tersebut adalah untuk peningkatan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Total dana yang disalurkan melalui pelaksanaan Program Bina lingkungan meningkat sebesar 76,9% dari Rp 25,7 miliar di tahun 2010 menjadi Rp 45,3 miliar di tahun 2011. Semua bantuan tersebut disalurkan melalui empat wilayah kerja mencakup Unit pertambangan Tanjung Enim, Unit Pertambangan Ombilin, Pelabuhan Tarahan dan Dermaga Kertapati.

PROGRAM BINA WILAYAH

Program Bina Wilayah bertujuan untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat sekaligus mewujudkan komitmen Perseroan untuk bersama-sama menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Program ini merupakan pemberian bantuan berupa bantuan fisik maupun non-fisik dengan jangkauan wilayang yang lebih luas.

Pada tahun 2011, pelaksanaan program tersebut banyak digunakan untuk kepentingan masyarakat. Partisipasi pembangunan tersebut disalurkan dalam bentuk dana Peran Serta Pembangunan Daerah. Tahun 2011 Perseroan menyalurkan dana Peran Serta kepada Pemprov Sumsel, Lampung, Pem Kab Muara Enim dan Lahat sebesar total Rp 38,6 miliar meningkat 125,4% dari tahun sebelumnya

Perseroan bertasipasi dibidang olahraga melalui penyelesaian pembangunan sarana olah raga berupa gedung tenis dalam rangka penyelenggaraan SEA GAMES di Palembang. Selain itu Perseroan juga berpartisipasi dalam penyaluran dana pengembangan kegiatan olahraga ditingkat nasional maupun lokal.

Di tahun 2011, total dana yang disalurkan melalui Program Bina Wilayah mencapai Rp 74,09 miliar, naik 229,5% dari nilai sebesar Rp 22,49 miliar di tahun 2010.

PENGELOLAAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

Misi Perseroan dalam bidang ini diwujudkan melalui penerapan program-program pengelolaan, pemantauan, pengembangan dan rehabilitasi lingkungan secara berkelanjutan.

Pengelolaan Lingkungan Dengan Sistem Terakreditasi

Perseroan menjalankan sistem terakreditasi ISO 14001: 2004 untuk meningkatkan efektifitas kegiatan pengelolaan lingkungan yang mencakup sistem manajemen lingkungan, audit lingkungan, evaluasi kinerja lingkungan dan kajian daur hidup pokok. 

Penelitian dan Pengembangan Lingkungan

Beberapa kegiatan penelitian dan pengembangan bidang lingkungan yang dilaksanakan pada tahun 2011 adalah Perseroan mengembangkan mikoriza Arbuskula dalam kegiatan pembibitan tanaman dan telah melakukan produksi massal, Perseroan mengembangkan teknik Kultur Jaringan, pemanfaatan Oli bekas untuk peledakan, melakukan revegetasi dengan tanaman sawit, ujicoba revegetasi secara lansung ,, serta melakukan konservasi tanaman lokal.

Selain itu, Perseroan juga mengimplementasikan pola Green Mining dan sosialisasi lingkungan

Laporan Pelaksanaan Reklamasi dan Rehabilitasi

Pembukaan lahan dan proses reklamasi areal tambang Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan butir-butir ketentuan pada UU No. 4 Tahun 2009 dan Permen No 18 tahun 2008. Seluruh ketentuan tersebut telah dipenuhi oleh Perseroan.

Perseroan melaksanakan program pembangunan Taman Hutan Raya / Tahura Enim dengan membagi area pasca tambang menjadi 3 blok dan 12 zona, yaitu :

1. Blok Perlindungan (766,40 Ha)

2. Blok Koleksi Tanaman (2.973,14 Ha)

3. Blok Pemanfaatan (1.655,03 Ha)

Sedangkan pembagian zona adalah sbb :

1. Zona Penerima/Rekreasi

2. Zona Sarana Prasarana

3. Zona Hutan Tanaman

4.  Zona Kebun Koleksi

5. Zona Kebun Buah

6. Zona Peternakan

7. Zona Wisata Air

8. Zona Penelitian Produktif

9..Zona Pertanian/Agroforestry

10. Zona Perikanan

11. Zona Bumi Perkemahan

12. Zona Satwa

Tahun 2011, program reklamasi lahan pasca tambang sebagai Tahura Enim yang telah dilaksanakan adalah :

-   Pembuatan laboratorium Kultur Jaringan, 

-   Proses pelaksanaan relokasi penduduk dan TPU, 

-  Menyelesaikan pembangunan Gedung olah raga, sarana olah raga Bowling, jogging   track dan Futsal, 

-   Melanjutkan rencana pembuatan kantor terpadu untuk Satker K3 dan BWE System, 

-   Melakukan kerjasama penelitian lapangan lokal dengan Universitas Bengkulu, 

-   Melakukan kerjasama penelitian jenis-jenis tanaman jarak dengan Universitas Sriwijaya   di IUP Banko Barat, 

-   Melakukan pengkayaan tanaman dengan jenis tanaman lokal yang bernilai ekonomis  tinggi dan 

-   Melakukan review master plan TAHURA ENIM.

PEMENUHAN HAK-HAK KARYAWAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP HAK AZASI MANUSIA

Perseroan menyadari pentingnya untuk menciptakan hubungan kerja sama yang serasi antara manajemen dan seluruh karyawan Perseroan. Oleh karena itu, dalam praktiknya Perseroan memperlakukan hal yang sama terhadap semua karyawan dengan tidak memandang suku,  ras, agama, jender dan haluan politiknya, begitu juga karyawan memiliki kebebasan berserikat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama.

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN

Untuk mecapai standar kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan yang tinggi, Perseroan menerapkan kebijakan serta penyediaan sarana dan prasarana untuk setiap karyawan. Dalam implementasi K3, Perseroan telah memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen K3 (SMK3) dari Depnakertrans RI. 

KOMITMEN TERHADAP KUALITAS PRODUK DAN PERLINDUNGAN PELANGGAN

Standar kualitas dan perlindungan konsumen terhadap setiap produk yang dihasilkan mempunyai pengaruh yang signifikan bagi pertumbuhan kinerja usaha secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Perseroan menetapkan dan memberlakukan kriteria  yang ketat dalam proses dan output produksi maupun pengawasan kualitas setiap produknya.

HUBUNGAN HARMONIS DENGAN MASYARAKAT BERLANDASKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK

Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), serta program Bina Wilayah, Perseroan secara sistematis telah melaksanakan serangkaian kegiatan dengan melibatkan masyarakat. Sesuai dengan prinsip transparansi, Perseroan juga membuka akses dan menjalin komunikasi timbal balik dengan masyarakat dan pihak-pihak yang terkait.

LAPORAN BERKELANJUTAN

Perseroan menerbitkan Laporan keberlajutan (Sustainability Report) yang merupakan pertanggungjawaban menyeluruh bagi seluruh pemangku kepentingan Perseroan mengenai pengelolaan dan realisasi program CSR.

4.      Referensi

Nia, Betty. 2013. Tugas Corporate Social Responsiblity. http://niabetty.blogspot.com/2013/10/tugas-corporate-social-responsiblity.html. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2013.

http://ptba.co.id/id/csr